Malam Minggu Hp-ku bergetar, 27 April 2008, ada SMS dari seseorang agar hari Minggu berkumpul di Monas untuk urung rembuk. Hari ini, Selasa pagi, teman yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa: “DPR tidak tahu keberadaan kita (Guru Honorer Murni), mereka cuma tahu PTT (Pegawai Tidak Tetap)”, dan mereka tidak punya agenda untuk kita”.

Sungguh malang ya, nasib guru honor. Namun saya kira banyak yang tidak mengerti pengertian bermacam-macam guru di sekolah yang menyebabkan banyak salah kaprah, sehingga disamakan semuanya. Untuk itu berikut keterangannya:

1). Guru PNS adalah guru yang sudah berstatus pegawai negeri yang digaji oleh pemerintah RI dan Pemda DKI, gajinya sekitar 2-5 juta rupiah perbulan, termasuk insentif dari sekolah antara 300-900 ribu rupiah.

2). Guru PTT adalah guru yang berstatus “setengah” pegawai negeri yang digaji oleh Pemda DKI, gajinya sekitar 1,8-2,5 juta rupiah perbulan, termasuk insentif dari sekolah antara 300-900 ribu rupiah.

3). Guru Bantu adalah guru yang berstatus honor yang digaji oleh pemerintah RI, gajinya sekitar 1-2 juta rupiah perbulan, termasuk insentif dari sekolah antara 300-900 ribu rupiah. Guru Bantu dan PTT, biasa dikenal oleh anggota DPR dan media masa dengan sebutan guru honor.

4). Guru Honor Murni (GHM) adalah guru yang tidak digaji oleh pemerintah RI, akan tetapi digaji berdasarkan swadaya dari sekolah dimana GHM mendidik. Insentif perbulan sebesar 300-900 ribu rupiah dan insentif dari Pemda DKI sebesar 200 ribu rupiah. GHM ini, disekolah-sekolah, dikenal dengan sebutan guru honor.

Terlihat dengan jelas terjadi perbedaan yang signifikan, khususnya antara GHM dengan Guru PNS. Padahal, kewajiban dan tanggungjawabnya sama, namun haknya (gaji) jauh berbeda. GHM sebulan (rata-rata) memperoleh 300-900 ribu rupiah, PNS dalam sebulan memperoleh 2,5-5 juta rupiah.

Saya selaku GHM merasa miris melihat kenyataan ini, namun saya merasa terhibur dengan idealisme yang tertanam kuat didalam diri, bahwa kepuasan tidak dapat dinilai dengan uang. Profesionalisme menjadi tunggangan utama, dengan ketulusan sebagai ruhnya. Disisi lain, Saya berharap kepada pemegang kebijakan, baik itu skala nasional atau daerah, untuk mengurangi ketimpangan dan jurang yang mengangga ini (gaji). Kenapa?, selain alasan “perut dan dapur”, saya merasa kesulitan membeli buku bacaan untuk menunjang profesionalisme sebagai guru. Gaji tidak cukup untuk dianggarkan menambah buku, hanya internet yang dapat membantu, dan itu hanya disekolah..
Sumber : http://re-searchengines.com/0508sciptoa.html

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment